Harusnya sikap yang demikian diberikan apresiasi. Namun oleh sejumlah orang yang mungkin cara berpikirnya terbalik-balik. Dijadikanlah informasi tersebut sebagai bahan untuk mendiskreditkan pemerintah gunungsitoli sebagai pemberi bantuan.
Dalam berita rilis.id tanggal 9 juli 2020 seorang pendeta, Rusmawali Zendrato yang mengembalikan BLT tersebut mengatakan bahwa sejak awal sudah ada persyaratan yang diberikan oleh Pemko Gunungsitoli, salah satunya tidak menerima bantuan dari desa. Karena saat itu namanya belum ada keluar sebagai penerima bantuan di desanya, sehingga memenuhi persyaratan untuk meneriman BLT APBD Pemko Gunungsitoli.
Lalu setelah bantuan diterima, namanya pun keluar sebagai penerima bantuan dari desa. Lalu dirinya pun mengembalikan bantuan yang di berikan oleh Pemko Gunungsitoli, karena sudah tidak memenuhi persyaratan semula.
Dari alur cerita tersebut, bisa dipastikan bukan karena salah pendataan oleh pemko gunungsitoli, seperti informasi yang di plintir oleh pihak-pihak tertentu itu. Namun hanya karena adanya pembaharuan data, sehingga wajar saja jika ada penyesuaian.
Pada akhirnya dimunculkanlah informasi agar jangan ditarik lagi bantuan yang diberikan, karena itu pendeta. Jelas informasi tersebut sengaja dilakukan untuk politisasi, karena jika saja itu tidak dikembalikan, maka jika suatu saat itu menjadi temuan. Pasti akan dijadikan kembali persoalan.
Intinya dikembalikan atau tidak dikembalikan, pasti informasinya akan dipolitisasi. Begitulah kejamnya politisasi informasi, padahal pengembalian jelas dilakukan karena niat baik agar sesuai dengan aturan.
Dari pada mempolitisasi atau menunjukkan kepura-puraan peduli. Lebih baik masyarakat diajak menjadikan para Pendeta tersebut dijadikan sebagai teladan hidup. Dimana mereka secara tidak langsung telah mengajarkan kita hidup jujur.
0 Komentar
Silakan Tinggalkan Komentar